Panduan Praktis Untuk Memilih Dalam Pemilu Legislatif April 2014

Oleh Edwin Eduardo

Pemilu legislatif, yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014, akan menentukan komposisi anggota DPR baru yang akan bekerja untuk lima tahun ke depan.

Untuk pemilih di Singapura, pemilu legislatif akan dilaksanakan pada tanggal 6 April 2014 sedangkan untuk WNI di negara-negara lain, tanggal pemilu mungkin berbeda. Silakan cocokkan tanggalnya dengan Panitia Pelaksana Pemilu Luar Negeri (PPLN) terdekat.

Untuk yang bertempat di luar negeri, daerah pemilihan (dapil) yang berlaku adalah dapil DKI Jakarta II, yang mencakup Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan luar negeri. Pemilih yang terdaftar di Data Pemilih Tetap Luar Negeri atau DPTLN tidak dapat menggunakan hak suaranya untuk pemilihan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD karena hak suara hanya dapat digunakan untuk memilih calon anggota DPR dari dapil DKI Jakarta II.

Pertanyaan terbesarnya, yang saya yakin masih terngiang-ngiang di benak kita semua adalah: Pilih siapa?

Mungkin sebagian besar dari kita bingung siapa yang harus dipilih, karena ada 12 partai dan 83 calon legislatif yang dapat dipilih.

Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membagikan suatu panduan praktis bagi kita semua untuk menentukan pilihan pada pemilu 6 April 2014 nanti.

Siapa Presiden Pilihanmu?

Secara singkat, kita bisa memakai langkah-langkah berpikir di bawah ini untuk menentukan pilihan kita:

1.    Cari tahu rekam jejak, visi-misi dan program-program calon presiden

2.    Tentukan presiden pilihanmu

3.    Pilih partai politik yang mengusungnya

4.    Pilih calon legislatif dari partai tersebut

Langkah-langkah di atas kelihatannya sederhana. Akan tetapi, pola berpikir tersebut mengandung alasan yang kuat.

Tujuan kita memilih seorang presiden yang arif, cakap, dan mempunyai hati yang melayani rakyat adalah supaya roda pemerintahan beserta program-programnya yang baik dapat berjalan dengan lancar. Secara lebih rinci, tujuan kita memilih adalah supaya lembaga eksekutif mempunyai program-program kerja yang benar-benar baik.

Akan tetapi, tidak semua program dan kebijakan pemerintah bisa dengan mudah diputuskan. Proposal-proposal kebijakan pemerintah harus melalui persetujuan lembaga legislatif, yaitu DPR. Salah satunya yang paling penting adalah pencairan anggaran negara.

Walaupun lembaga eksekutif, yaitu presiden, wapres dan segenap kabinetnya, dipenuhi orang-orang yang kapabel, implementasi kebijakan-kebijakan mereka dapat ‘disandera’ oleh partai – partai politik melalui DPR. Apabila sebagian besar anggota DPR tidak sejalan dengan lembaga eksekutif, apapun itu alasannya, sangat mungkin bagi mereka untuk menentang habis-habisan rencana lembaga eksekutif dengan dalih bahwa mereka menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga eksekutif. Pada akhirnya, kebijakan-kebijakan yang memang berguna untuk negara terhambat, atau bahkan terancam batal.

Inilah sebabnya pada pemerintahan SBY-Boediono, Presiden SBY membentuk koalisi enam partai politik (parpol) yang dinamakan Sekretariat Gabungan, atau Setgab. Inisiatif ini berguna untuk menjaga dukungan dari legislatif terhadap kebijakan-kebijakan lembaga eksekutif. Dengan demikian roda pemerintahan diharapkan bisa berjalan dengan lebih lancar.

Akan tetapi, tentu saja partai politik dalam koalisi tersebut dapat meminta ‘bayaran’ sebagai balasan atas dukungan mereka di DPR. ‘Bayaran’ tersebut dapat dilunasi dengan jatah kursi menteri untuk beberapa parpol tersebut.

Jadi, untuk mengurangi kemungkinan terhambatnya roda pemerintahan lembaga eksekutif, alangkah baiknya jika pilihan kita untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden nanti konsisten. Artinya, apabila kita sudah yakin siapa yang akan kita pilih sebagai presiden, maka saya anjurkan supaya kita memilih partai yang mengusung presiden tersebut. Anggota partai asal presiden tersebut akan lebih mungkin untuk mendukung anggotanya sendiri yang duduk di lembaga eksekutif, daripada anggota partai lain yang bukan berasal dari partai presiden itu sendiri. Ini sangat penting untuk mengurangi adegan-adegan ‘penyanderaan anggaran’ dalam DPR.

Ketidakpastian

Satu hal yang menarik pada pemilu kali ini adalah ketidakpastian pencalonan presiden dan wakil presiden dari berbagai partai, termasuk partai-partai besar. PDI-P dan Partai Demokrat belum mengumumkan siapa capres dan cawapres dari partai mereka. Partai Gerindra dan Partai Golkar masing-masing sudah mengusung Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie, tetapi belum menetapkan cawapres sebagai pendamping. PAN sudah mengusung Hatta Rajasa sebagai capres. Hanya Partai Hanura yang sudah pasti mengusung pasangannya, yaitu Wiranto dan Hary Tanoesudibjo.

Jika masih banyak partai yang belum mengumumkan pasangan capres dan cawapresnya, dan merujuk kepada langkah-langkah di atas, bagaimana kita bisa menentukan pilihan kita? Untuk mengupas masalah tersebut, saya akan membahasnya dengan lebih rinci di artikel berikutnya.

Edwin Eduardo – Global Indonesian Voices

Tags: ,

Author Description

Ayo Vote

Follow us on Twitter @ayovote

No comments yet.

Join the Conversation