Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

hanura

Tak Ingin Bermetamorfosis Menjadi Penguasa

Ketua Umum Partai Hanura Rakyat (Hanura) Wiranto mengatakan parpol yang dia dirikan pada 2006 konsisten mengawal reformasi yang bergulir sejak 1998. Hal itu diwujudkan dalam cara kerja Partai Hanura merekrut kader yang berkarakter sebagai pemimpin rakyat, bukan pembesar atau penguasa.

Menurut Wiranto, proses reformasi telah tercederai oleh kebijakan-kebijakan pemimpin yang tidak berorientasi pada rakyat. Pemimpin hanya berjanji memenuhi mandat yang dilontarkan kepada rakyat saat kampanye, namun setelah terpilih dan duduk di parlemen maupun jajaran eksekutif, mereka bermetamorfosis menjadi pembesar dan penguasa.

Mantan menteri pertahanan (menhan) dan menteri koordinator politik hukum dan keamanan (menko polhukam) itu menjelaskan pemimpin dengan pembesar dan penguasa tidak dapat disamakan. Sebab, pemimpin sejati adalah sosok yang dapat memenuhi ekspektasi rakyat. Sementara pembesar dan penguasa hanya mengedepankan kepentingan pribadi, kelompok, dan parpolnya, ketimbang kepentingan rakyat.

“Ciri-cirinya pemimpin tidak suka dipuji, pembesar suka dipuji. Pemimpin tidak suka yang formal, pembesar menyukai formalitas. Pemimpin tidak lagi mengejar pencitraan, pembesar suka hal-hal yang berbau pencitraan. Pemimpin selalu ingin perubahan dari keadaan stagnan, kalau pembesar menginginkan status quo untuk melanggengkan kekuasaannya,” kata Wiranto di Jakarta, baru-baru ini.

Menurutnya, banyaknya penguasa dan pembesar berimbas pada ketidakpercayaan rakyat kepada parpol yang tercermin dari tingginya angka golongan putih (golput, sebutan bagi mereka yang tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu) dalam sejumlah pemilihan kepala daerah (pilkada). Bahkan, pada Pilpres 2009 angka golput naik menjadi 23,3 persen dari sebelumnya 21,5 persen pada Pilpres 2004. Tidak tertutup kemungkinan pada Pilpres 2014, golput meningkat menjadi 25 persen.

Wiranto menyebutkan tingginya angka golput disebabkan gaya pemimpin yang tidak mampu menepati janji-janjinya pada masa kampanye. Sikap apatis rakyat terhadap parpol semakin terkonfirmasi dari banyaknya politisi dan kepala daerah yang terlibat korupsi. Dengan demikian tidak ada cara lain untuk mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat, selain dengan memperbaiki perilaku parpol yang telah menyimpang.

“Suatu kewajaran apabila sebagian masyarakat memilih untuk tidak memilih karena tidak mau lagi disakiti hatinya. Satu-satunya cara untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat adalah memperbaiki perilaku parpol yang menyimpang. Kita berupaya mencegah hal itu dengan cara mendidik pemimpin dari Partai Hanura untuk tidak bermetamorfosa menjadi pembesar dan penguasa,” ujarnya.

Sebagai parpol peserta Pemilu 2014, ujarnya, Hanura menyadari adanya ketidakberesan dalam dunia politik Tanah Air yang disebabkan oleh perilaku parpol. Untuk itu, Hanura berupaya mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan cara membuktikan bahwa Hanura merupakan parpol bersih.

Upaya Hanura untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terbukti berdasarkan hasil penelitian ICW dan beberapa lembaga survei yang menyebut Hanura merupakan parpol bebas korupsi. Prestasi tersebut harus dipertahankan dengan cara menetapkan standar kualitas calon anggota legislatif (caleg).

“Pemimpin ke depan harus memahami posisinya sebagai pemimpin agar membawa negeri ini menang secara global. Namun, ada persyaratan standar yang tidak boleh diingkari, yaitu integritas dan kompetensi. Untuk itu, caleg Partai Hanura harus memiliki integritas dan kompetensi,” tegas Wiranto.

Keberhasilan Partai Hanura dalam Pemilu 2014 tentu berdampak signifikan bagi Wiranto yang merupakan calon presiden (capres) dari partai tersebut. Bersama Hary Tanoesoedibjo (HT), keduanya telah mendeklarasikan diri sebagai capres dan cawapres.

Wiranto yakin dirinya merupakan sosok tepat sebagai pemimpin Indonesia berdasarkan pengalaman dan kesuksesannya mendirikan parpol yang berbasis pada hati nurani rakyat. Dia yakin dirinya dan Hanura bakal mendapat dukungan rakyat. Wiranto mengaku memiliki modal sebagai sosok pemimpin yang dirindukan masyakarat, yakni memiliki kepribadian jujur, tegas, dan berani

“Dengan pengalaman memimpin di militer selama lebih dari 30 tahun dan mencapai posisi tertinggi (panglima ABRI kini panglima TNI, Red), pengalaman di bidang pemerintahan dengan mendampingi tiga presiden, serta pengalaman di bidang politik, dan organisasi kemasyarakatan, terutama keberhasilan memerangi korupsi melalui kekuatan hati nurani merupakan bekal saya untuk mendapatkan kepercayaan rakyat,” katanya.

Sementara itu, Hary mengatakan pascahengkang dari Partai Nasdem, hampir semua parpol mengajaknya berkomunikasi. Namun dia menjatuhkan pilihan ke Hanura dengan alasan figur Wiranto yang dianggap cukup mumpuni memimpin dan punya visi yang sama. Bos MNC Group ini juga menilai Hanura merupakan parpol yang relatif parpol, sebab belum ada kader yang terseret kasus korupsi.

“Sederhana saja, untuk Hanura, saya bersedia dan saya akan lakukan all out,” tegas Hary.

Sedangkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) bidang Pertahanan dan Komunikasi Informasi Partai Hanura, Susaningtyas Kertopati mengatakan partainya akan melakukan kerja maksimal menghadapi Pemilu 2014. Target perolehan suara dalam pemilu legislatif adalah lebih dari 20 persen agar bisa mengusung sendiri capres dan cawapres.

“Kalau bicara target, tentu lebih dari 20 persen, semaksimal mungkin ya. Anggota partai akan bekerja militant. Tidak mudah memang, tapi kita berusahan meyakinkan masyarakat pemilih bahwa Hanura adalah pilihan yang tepat,” kata Susaningtyas.

Jangan Besar Kepala
Dalam pandangan pengamat politik Saleh Daulay, masuknya Hary Tanoe ke Hanura sebaiknya tak langsung membuat partai itu besar kepala. Saleh mengakui akses partai itu ke dana dan media akan semakin besar dan bisa mendongkrak popularitas serta elektabilitas partai. Namun, faktor-faktor itu bukan segalanya.

“Hanura jangan besar kepala dulu. Jangan hanya karena HT bergabung, persoalan sudah dianggap selesai,” kata Saleh yang menjadi pengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hanura, katanya, masih harus menyiapkan infrastruktur partai. Selain itu, figur-figur caleg yang diajukan harus diseleksi dengan baik karena telah terjadi krisis kepercayaan pada partai politik.

“Sebanyak apa pun pemberitaan di media, bila infrastruktur partai tidak berjalan, maka agak sulit meraup suara pemilih,” ujar Saleh.

Sedangkan pakar politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Ari Dwipayana menilai pada satu sisi pendeklarasian capres-cawapres Hanura positif, sebab partai tersebut akan memiliki cukup waktu untuk memperkenalkan figur yang akan dimajukan pada Pilpres 2014. Namun pada sisi lain, hal tersebut bisa menimbulkan komplikasi baru, sebab elite partai lainnya yang selama ini “berkeringat”, mau tak mau tersingkir.

Hal lain yang disoroti Ari adalah Hanura makin terkesan elitis dan partai ini dikendalikan figur tertentu. “Hanura menjadi sangat elitis dan kurang mengakar. Hanura lebih terlihat sebagai presidential party yang merupakan electoral machine dari figur yang mengendalikan partai,” katanya.

Hanura, lanjut Ari, juga belum memiliki ciri yang khas yang membuatnya berbeda dari parpol lain agar bisa mencuri hati pemilih. Oleh karena itu, dia memperkirakan Hanura masih harus melakukan manuver yang ketat agar bisa meloloskan figurnya, apalagi harus mendapatkan suara minimal 25 persen untuk bisa mencalonkan sendiri capres-cawapres.

Dengan ketatnya syarat perolehan suara atau kursi perlemen untuk bisa memajukan capres, Hanura dimungkinkan bisa merapat atau berkoalisi dengan partai-partai tengah, seperti Partai Golkar, Partai Demokrat, bahkan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

“Hanura tidak punya platform yang khas sebagai diferensiasi dengan partai lain. Pembedanya hanya figur,” tegas Ari.

Visi

  • Kemandirian bangsa. Bangsa Indonesia saat ini terasa tidak mandiri lagi. Banyak tekanan dan intervensi asing yang sudah merajalela merugikan kehidupan seluruh bangsa. Kita harus rebut kembali, bangun kembali kemandirian kita dalam penyelenggaraan negara.
  • Kesejahteraan rakyat. Semua kader Partai Hanura yang juga calon pemimpin bangsa, di benaknya harus selalu tertanam kalimat ‘kesejahteraan rakyat Indonesia’, sekaligus mampu berusaha menghadirkannya.

Misi

  • Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan negara yang demokratis, transparan, akuntabel, dengan senantiasa berdasar pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Melahirkan pemimpin yang bertakwa, jujur, berani, tegas, dan berkemampuan, yang dalam menjalankan tugas selalu mengedepankan hati nurani.
  • Menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia dan supremasi hukum yang berkeadilan secara konsisten, sehingga dapat menghadirkan kepastian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  • Membangun sumber daya manusia yang sehat dan terdidik yang didasari akhlak dan moral yang baik serta memberi kesempatan seluas-luasnya kepada kaum perempuan dan pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa.
  • Membangun ekonomi nasional yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan serta membuka kesempatan usaha dan lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat.
  • Memberantas korupsi secara total dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri dan bermartabat.
  • Mengembangkan otonomi daerah untuk lebih memacu pembangunan di seluruh tanah air dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengurus

Ketua Umum: Jend. TNI (Purn) Wiranto
Sekretaris Jenderal: Yus Usman Sumanegara
Bendahara Umum: Bambang Sudjagad

Alamat: Jl. Imam Bonjol No. 4, Menteng, Jakarta Pusat 10310
http://www.hanura.com
Twitter: @HANURAofficial
Facebook: Partai Hanura